Advanced Tax Planning Indonesia
Legal Tax Optimization
Tingkat Lanjut
Panduan memanfaatkan loophole resmi, insentif fiskal, dan struktur hukum yang sah untuk meminimalkan beban pajak — berdasarkan UU HPP 2021, UU PPh, dan PMK terbaru.
01 / OVERVIEW
Prinsip Dasar Legal Tax Optimization
Tax planning legal memanfaatkan celah yang memang sengaja dibuat pembuat UU sebagai insentif ekonomi — bukan menghindari kewajiban. Pahami garis batasnya dengan benar.
PRINSIP 01
Tax Avoidance vs Tax Evasion
Fundamental
Wajib dipahami
Garis batas hukum yang tidak boleh dilanggar
PRINSIP 02
Substance Over Form
Doktrin Pajak
Anti-abuse rule
Mengapa struktur harus punya substansi bisnis nyata
PRINSIP 03
Arm's Length Principle
Transfer Pricing
Harga wajar antar afiliasi
Dasar semua transaksi antar perusahaan grup
PRINSIP 04
Tax Deferral Strategy
Time Value
Tunda pajak = kurangi nilai riil
Pajak yang ditunda hari ini lebih murah karena inflasi
Tax Avoidance vs Tax Evasion — Garis Batas Hukum
Dasar: UU KUP, UU PPh — pahami sebelum melangkah lebih jauh
Kunci: Tax Planning legal = memanfaatkan ketentuan UU persis seperti yang dimaksudkan pembuat UU sebagai insentif. Tax evasion = menyembunyikan, memalsukan, atau memanipulasi fakta.
Tax Avoidance — Legal ✓
- Memanfaatkan tarif progresif dengan memecah penghasilan secara legal
- Memilih bentuk usaha yang memberikan tarif lebih rendah (PT vs OP)
- Memanfaatkan insentif fiskal yang tersedia (PP 23, Pasal 31E, tax holiday)
- Menunda pengakuan penghasilan ke tahun pajak berikutnya secara akuntansi sah
- Reinvestasi dividen untuk mendapatkan pembebasan PPh (UU HPP 2021)
- Gross-up PPh 21 agar menjadi biaya deductible perusahaan
Tax Evasion — Ilegal ✗ (sanksi pidana hingga 6 tahun)
- Menyembunyikan penghasilan atau tidak melaporkan dalam SPT
- Membuat faktur fiktif / invoice palsu untuk meningkatkan biaya
- Transfer pricing tidak wajar tanpa substansi bisnis
- Menggunakan rekening nominee / pinjaman fiktif ke pemilik
- Double deduction biaya yang sama di dua entitas berbeda
GAAR — General Anti-Avoidance Rule Indonesia
Pasal 18 UU PPh memberikan kewenangan DJP untuk melakukan koreksi terhadap transaksi yang tidak wajar. Setiap struktur harus punya business purpose yang jelas di luar sekadar penghematan pajak.
Substance Over Form — Doktrin Anti-Penyalahgunaan
Dasar: Pasal 18 UU PPh
Struktur yang dibuat semata-mata untuk menghindari pajak tanpa substansi bisnis nyata dapat dibatalkan DJP. Struktur kuat = substansi ekonomi + tujuan bisnis + dokumentasi lengkap.
Apa yang dimaksud "substansi"?
- Economic substance: transaksi menghasilkan perubahan ekonomi nyata bagi semua pihak
- Business purpose: ada tujuan bisnis selain sekadar tax benefit
- Proper documentation: kontrak, invoice, bukti pembayaran yang konsisten
- Arm's length price: harga sesuai pasar untuk transaksi serupa pihak tidak terkait
Contoh struktur TIDAK memiliki substansi (risiko koreksi DJP)
- Mendirikan PT di daerah tertentu hanya untuk dapat insentif tapi operasional di kota lain
- Pinjaman dari pemegang saham dengan bunga tidak wajar tanpa perjanjian formal
- Management fee ke holding tanpa jasa nyata yang bisa dibuktikan
- Jual-beli aset antar afiliasi di bawah harga pasar tanpa justifikasi
Arm's Length Principle — Harga Wajar Transaksi Afiliasi
Dasar: Pasal 18(3) UU PPh, PMK 213/2016, PMK 172/2023
Semua transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa harus dilakukan pada harga yang sama seolah terjadi antara pihak independen yang tidak saling terkait.
5 Metode penentuan harga wajar
- CUP: bandingkan dengan harga pasar untuk produk/jasa identik
- Cost Plus: biaya produksi + markup wajar sesuai industri
- Resale Price: harga jual akhir dikurangi margin distributor wajar
- TNMM: bandingkan margin keuntungan neto dengan perusahaan pembanding
- Profit Split: bagi laba berdasarkan kontribusi masing-masing pihak
Dokumentasi wajib Transfer Pricing
- Local File: analisis transaksi afiliasi perusahaan bersangkutan
- Master File: gambaran grup usaha global secara keseluruhan
- CbCR: wajib untuk grup dengan omzet global > Rp 11 Triliun
Tax Deferral — Menunda Pajak = Mengurangi Nilai Riil Pajak
Konsep time value of money diterapkan ke kewajiban pajak
Rp 100 juta pajak yang dibayar hari ini lebih mahal dari Rp 100 juta pajak yang dibayar 3 tahun lagi — karena inflasi dan opportunity cost. Setiap penundaan sah = penghematan riil.
Strategi deferral yang 100% legal
- Percepat pengakuan biaya: catat biaya di akhir tahun ini agar mengurangi PKP tahun ini
- Tunda pengakuan penghasilan: tanda tangan kontrak Januari agar penghasilan masuk tahun depan
- Penyusutan dipercepat: metode saldo menurun — biaya besar di tahun awal
- Kompensasi kerugian: kerugian fiskal mengurangi laba 5 tahun berikutnya
- PPh 25 minimum: angsuran PPh 25 dihitung minimum yang diperbolehkan
Ilustrasi ETR dengan berbagai strategi tax planning
02 / STRUKTUR ENTITAS
Optimasi Struktur Holding & Anak Usaha
Memilih dan mendesain struktur entitas usaha yang tepat adalah fondasi tax planning. Perbedaan ETR antara OP, CV, PT, dan grup holding bisa mencapai 15–20 poin persentase.
Komparasi Beban Pajak per Struktur UsahaLive Calculator
Laba sebelum pajak (Rp)
Rp
Omzet / peredaran bruto (Rp)
Rp
PTKP pemilik
Reinvestasi dividen?
Strategi Holding Company — Cara Kerja & Manfaat Pajak
Holding company memisahkan kepemilikan aset dari operasional bisnis. Manfaat utama: dividen antar badan usaha domestik BEBAS PAJAK (kepemilikan ≥25%), lindungi aset dari risiko operasional, dan optimalkan alokasi modal dalam grup.
Struktur Optimal: Holding → Anak Usaha Operasional
- Holding PT (Investasi): Menerima dividen dari anak usaha — bebas PPh (Pasal 4(3)h UU PPh, kepemilikan ≥25%)
- Anak Usaha A (Operasional): Bayar PPh Badan 11–22%, distribusi dividen ke holding bebas pajak
- Anak Usaha B (Properti): Aset dikuasai terpisah, lindungi dari risiko bisnis operasional
- Anak Usaha C (IP/Merek): Royalti dari anak usaha lain = deductible pembayar, pendapatan bagi pemilik IP
Syarat dividen antar badan bebas PPh (Pasal 4(3)h)
- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan (retained earnings)
- Penerima adalah PT atau badan usaha sejenis — bukan OP
- Kepemilikan saham di anak usaha minimal 25%
Business Splitting Legal — Cara & Batasannya
Memecah satu usaha besar menjadi beberapa entitas kecil agar masing-masing menikmati tarif PP 23 atau Pasal 31E. Legal jika ada substansi bisnis nyata — ilegal jika artifisial.
Kapan pemecahan usaha dianggap legal?
- Setiap entitas memiliki lini bisnis, operasional, karyawan, dan pasar yang berbeda
- Ada business purpose selain sekadar penghematan pajak
- Transaksi antar entitas dilakukan pada harga arm's length
- Tidak ada substansi yang hanya di atas kertas
Risiko koreksi DJP — tanda-tanda splitting artifisial
- Entitas berbagi alamat, karyawan, dan manajemen yang sama persis
- Tidak ada kontrak/perjanjian antara entitas yang independen
- Satu entitas tidak bisa berdiri sendiri secara ekonomi
- Perpecahan terjadi tepat saat omzet mendekati threshold tarif
03 / DIVIDEN & DISTRIBUSI
Strategi Distribusi Keuntungan Optimal
UU HPP 2021 membuka peluang besar: dividen bisa bebas pajak jika diinvestasikan kembali. Dikombinasikan dengan strategi gaji optimal, total beban pajak bisa ditekan signifikan.
Simulator Optimasi Gaji vs DividenAdvanced Calculator
Laba PT sebelum pajak (Rp)
Rp
Tarif PPh Badan
Gaji direktur/pemilik per tahun (Rp)
Rp
PTKP pemilik
% Dividen diinvestasikan kembali: 100%
0% — PPh 10%100% — Bebas PPh
Gross-up PPh 21?
UU HPP 2021 — Revolusi Pajak Dividen Indonesia
Perubahan paling signifikan dalam dekade terakhir: dividen OP dari dalam negeri kini BEBAS PPh asalkan diinvestasikan kembali di Indonesia dalam 3 tahun. Peluang besar yang belum dimanfaatkan banyak pengusaha.
Jenis investasi yang memenuhi syarat bebas PPh dividen
- Surat Berharga Negara (SBN) — Sukuk, ORI, SBR
- Saham di bursa efek Indonesia (BEI)
- Obligasi atau sukuk korporasi terdaftar di BEI
- Reksa dana, Dana Investasi Real Estate (DIRE)
- Investasi langsung pada usaha produktif di Indonesia
Dividen antar badan — otomatis bebas PPh
Dividen yang diterima PT dari PT lain (kepemilikan ≥25%) otomatis bebas PPh tanpa syarat reinvestasi. Ini adalah salah satu keunggulan terbesar struktur holding company.
Gross-Up PPh 21 — Mengubah Beban Pajak Menjadi Penghematan
Ketika perusahaan menanggung PPh 21 karyawan (gross-up), jumlah PPh tersebut menjadi biaya deductible perusahaan. Ini secara efektif menurunkan PPh Badan — total beban gabungan lebih rendah.
Cara kerja gross-up
- Tanpa gross-up: Gaji = take-home pay, PPh 21 dipotong dari karyawan
- Dengan gross-up: Gaji dinaikkan sebesar PPh 21 → karyawan terima sama → PPh 21 jadi komponen gaji = deductible 100%
- Efek bersih: PPh 21 yang menjadi deductible × tarif PPh Badan 22% = penghematan nyata perusahaan
04 / TRANSFER PRICING
Transfer Pricing Legal untuk Grup Usaha
Transfer pricing bukan hanya risiko — jika dikelola dengan benar, ini alat yang powerful untuk mengalokasikan laba ke entitas dengan tarif pajak lebih rendah, secara sah.
Alat-alat Transfer Pricing yang Dapat Dimanfaatkan Secara Legal
Management fee: biaya jasa manajemen yang dibayar anak usaha kepada holding/induk. Biaya deductible bagi pembayar, penghasilan bagi penerima. Efektif memindahkan laba dari entitas bertarif tinggi ke bertarif rendah.
Syarat agar management fee diakui sebagai biaya deductible
- Actual benefit test: harus ada jasa nyata yang diterima — bukan sekadar alokasi biaya
- Kontrak tertulis: perjanjian manajemen service yang jelas, ditandatangani sebelum jasa diberikan
- Dokumentasi jasa: laporan bulanan, email, meeting minutes, output nyata yang bisa dibuktikan
- Harga arm's length: umumnya 2–5% dari omzet, atau cost plus 10–15%
- Tidak duplikasi: jasa tidak sudah tercakup dalam biaya lain yang sudah dibebankan
Jenis jasa yang umumnya termasuk management fee
- Jasa keuangan dan akuntansi grup (treasury, konsolidasi)
- Jasa legal dan kepatuhan (compliance, perizinan)
- Jasa HR dan rekrutmen eksekutif
- Jasa IT dan infrastruktur teknologi
- Jasa pemasaran dan pengembangan merek grup
Royalti atas penggunaan IP (merek, paten, software) adalah alat transfer pricing paling efektif. Pemilik IP menerima royalti sebagai penghasilan, sementara pengguna IP mencatatnya sebagai biaya deductible.
Jenis IP yang dapat menghasilkan royalti
- Merek dagang (trademark) — paling umum di Indonesia
- Paten teknologi dan formula produk
- Hak cipta (software, konten, desain)
- Knowhow dan trade secrets
- Franchise dan sistem bisnis
Penentuan tarif royalti yang arm's length
- Umum: merek FMCG 1–5% dari omzet, software 5–15% dari penjualan
- Royalti ke dalam negeri: dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% (dapat dikreditkan)
- Royalti ke luar negeri: PPh Pasal 26 sebesar 20% atau sesuai P3B/tax treaty
- IP harus diregistrasi dan memiliki nilai ekonomis yang bisa dibuktikan
Pinjaman dari pemegang saham atau perusahaan afiliasi dapat digunakan untuk menyalurkan modal ke anak usaha, dengan bunga yang menjadi biaya deductible bagi peminjam. Ada aturan thin capitalization yang membatasi.
Thin Capitalization Rule (PMK 169/2015)
- Rasio utang terhadap modal (DER) maksimal 4:1 agar bunga pinjaman afiliasi sepenuhnya deductible
- Biaya bunga atas kelebihan utang di atas rasio 4:1 tidak dapat dikurangkan dari PKP
- DER = Total utang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa ÷ Total ekuitas
- Pengecualian: bank, lembaga keuangan, dan perusahaan asuransi
Manfaat pajak pinjaman antar afiliasi
- Bunga = biaya deductible bagi peminjam (mengurangi PPh Badan)
- Bunga = penghasilan bagi pemberi pinjaman (dikenakan PPh 23 15% yang dapat dikreditkan)
- Efektif mengalirkan laba dari anak usaha bertarif tinggi ke induk/holding
Pengalihan aset antar perusahaan afiliasi dapat digunakan untuk restrukturisasi grup, mengkonsolidasikan aset produktif, atau memanfaatkan basis penyusutan yang lebih tinggi pada pembeli.
Restrukturisasi bisnis tanpa trigger pajak
- Merger/akuisisi dengan persetujuan DJP dapat dilakukan tanpa pengakuan gain (PP 19/2000)
- Pemekaran usaha (spin-off) dengan dasar harga buku dapat disetujui DJP
- Syarat: ada business purpose yang jelas selain penghindaran pajak
- Aset tanah & bangunan: dikenakan PPh Final 2,5% + BPHTB 5% dari harga jual
05 / INSENTIF FISKAL
Insentif Fiskal yang Sering Terlewat
Pemerintah menyediakan puluhan insentif fiskal yang secara eksplisit dirancang untuk mengurangi beban pajak. Tapi sebagian besar pengusaha hanya memanfaatkan 2–3 dari puluhan yang tersedia.
INSENTIF 01
Tax Holiday — PP 78/2019
Industri Pionir
0% PPh Badan hingga 20 tahun
INSENTIF 02
Super Deduction 300%
R&D & Vokasi
PP 45/2019
INSENTIF 03
Investment Allowance 30%
Tax Allowance
PP 18/2015
INSENTIF 04
Pasal 31E — Tarif 11%
UMKM PT
50% pengurangan tarif
INSENTIF 05
Percepatan Penyusutan
PP 55/2022
2× masa manfaat normal
INSENTIF 06
Kawasan Ekonomi Khusus
KEK
Paket insentif komprehensif
Tax Holiday — Bebas PPh Badan hingga 20 Tahun
Dasar hukum: PP 78/2019, PMK 130/2020
Pengurangan PPh Badan 100% untuk penanaman modal baru di industri pionir. Durasi tergantung nilai investasi: mulai 5 tahun (Rp 100 M) hingga 20 tahun (Rp 30 T+).
Durasi fasilitas berdasarkan nilai investasi
| Nilai Investasi | Tax Holiday | Durasi |
|---|---|---|
| Rp 100 M – 500 M | 50% | 5 tahun |
| Rp 500 M – 1 T | 100% | 5 tahun |
| Rp 1 T – 5 T | 100% | 7 tahun |
| Rp 5 T – 15 T | 100% | 10 tahun |
| Rp 15 T – 30 T | 100% | 15 tahun |
| Di atas Rp 30 T | 100% | 20 tahun |
Industri pionir yang memenuhi syarat (sebagian)
- Industri logam dasar hulu (besi, baja, alumunium)
- Industri petrokimia dan kimia dasar
- Infrastruktur ekonomi (pelabuhan, bandara, energi)
- Ekonomi digital (data center, cloud, AI)
- Industri mesin, robot, dan elektronik
Super Deduction R&D — 100% sampai 300% Pengurangan Tambahan
Dasar hukum: PP 45/2019, PMK 153/2020
Biaya R&D yang dilakukan di Indonesia dapat dikurangkan hingga 300% dari PKP. Setiap Rp 1 yang diinvestasikan ke R&D menghasilkan Rp 3 pengurangan pajak. Ini loophole resmi terbesar yang paling sedikit dimanfaatkan.
Besaran super deduction
- 100%: deductible reguler yang sudah ada
- +100% tambahan: untuk R&D yang menghasilkan produk/teknologi baru di Indonesia
- +200% maksimum: untuk inovasi terobosan dengan persetujuan kementerian
- Super deduction vokasi: biaya magang/pelatihan vokasi = 200% dari PKP
Simulasi dampak super deduction
Biaya R&D yang dikeluarkan (Rp)
Rp
Investment Allowance — 30% dari Investasi Dikurangkan dari PKP
Dasar hukum: PP 18/2015 jo PP 9/2016
Tax allowance memberikan 4 keuntungan sekaligus: (1) pengurangan PKP 30% dari investasi selama 6 tahun, (2) penyusutan dipercepat, (3) kompensasi kerugian hingga 10 tahun, (4) PPh dividen 10%.
Perhitungan manfaat investment allowance
- Investasi Rp 10 M → pengurangan PKP Rp 500 jt/tahun selama 6 tahun = Rp 3 M total
- Dengan tarif PPh Badan 22% → penghematan pajak total Rp 660 jt
- Setara subsidi pajak 6,6% dari nilai investasi awal per tahun
Pasal 31E — Tarif 11% untuk PT dengan Omzet ≤ Rp 50 M
Dasar hukum: Pasal 31E UU PPh, SE-66/PJ/2010
PT dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 50 M mendapat fasilitas pengurangan tarif 50% untuk bagian PKP dari peredaran bruto sampai Rp 4,8 M. Tarif efektif = 11%, bukan 22%.
Cara kerja Pasal 31E
- PKP dari peredaran bruto ≤ Rp 4,8 M → tarif: 50% × 22% = 11%
- PKP dari peredaran bruto > Rp 4,8 M → tarif normal: 22%
- Peredaran bruto ≤ Rp 50 M: semua PKP mendapat fasilitas proporsional
Percepatan Penyusutan — Perbesar Biaya di Tahun Awal
Dasar hukum: Pasal 11 UU PPh, PP 55/2022
Metode saldo menurun = biaya besar di awal = PKP kecil di tahun awal = deferral pajak yang signifikan. PP 55/2022 bahkan memperpendek masa manfaat untuk aset tertentu.
Tarif penyusutan
| Kelompok Aset | Garis Lurus | Saldo Menurun |
|---|---|---|
| Kelompok I (komputer, HP) | 25% | 50% |
| Kelompok II (mesin, kendaraan) | 12,5% | 25% |
| Kelompok III (mesin industri) | 6,25% | 12,5% |
| Bangunan permanen | 5% | — |
Nilai aset kelompok II (Rp)
Rp
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) — Paket Insentif Komprehensif
Dasar hukum: UU 39/2009, PP 40/2021
Perusahaan dalam KEK mendapat paket insentif terlengkap: tax holiday, pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN impor, dan berbagai kemudahan administrasi perpajakan.
Insentif fiskal di KEK
- PPh Badan: pengurangan 10–100% dari PPh Badan terutang selama 10–25 tahun
- Bea Masuk: pembebasan atas impor mesin, barang modal, dan bahan baku produksi
- PPN dan PPnBM: tidak dipungut untuk impor barang ke KEK
- KEK aktif: Sei Mangkei, Palu, Sorong, Mandalika, Batam, Bintan, Karimun
06 / BIAYA DEDUCTIBLE
Optimasi Biaya Deductible Tersembunyi
Banyak biaya yang secara legal dapat dikurangkan tapi sering tidak dicatat atau didokumentasikan. Setiap Rp 1 juta biaya deductible yang terlewat = Rp 220 ribu pajak tidak perlu dibayar.
Kalkulator Optimasi Biaya DeductibleInteractive
Laba sebelum optimasi biaya (Rp)
Rp
Natura & Kenikmatan — Aturan Terbaru PP 55/2022
PP 55/2022 mengubah secara fundamental aturan natura. Kini perusahaan BOLEH membebankan biaya natura sebagai deductible. Ini membuka peluang besar untuk optimasi kompensasi eksekutif.
Natura yang kini deductible bagi perusahaan
- Fasilitas perumahan/tempat tinggal untuk karyawan
- Kendaraan dinas dan biaya operasionalnya
- Fasilitas makan/minum di dalam atau luar kantor
- Biaya kesehatan dan asuransi jiwa karyawan
- Laptop, HP, dan peralatan kerja yang digunakan karyawan
- Biaya pendidikan dan pelatihan karyawan
Natura yang TETAP bukan penghasilan karyawan (bebas pajak ganda)
- Makan/minum yang diberikan kepada seluruh karyawan di tempat kerja
- Natura di daerah terpencil yang ditetapkan Menkeu
- Pakaian kerja, helm, APD yang wajib dalam pelaksanaan pekerjaan
Program Pensiun Iuran Pasti — Triple-Tax-Advantage
Iuran ke DPLK yang dibayar perusahaan untuk karyawan: deductible saat disetor, tumbuh bebas pajak, dan hanya kena pajak saat cair di masa pensiun. Deferral pajak yang sangat panjang dan legal.
Manfaat triple-tax-advantage
- Saat setor: deductible 100% dari PKP perusahaan
- Saat bertumbuh: penghasilan investasi dalam dana pensiun bebas pajak selama akumulasi
- Saat cair: baru kena pajak saat karyawan menerima manfaat pensiun — tarif biasanya lebih rendah
07 / TIMING STRATEGY
Strategi Timing — Kapan Lebih Penting dari Berapa
Menggeser pengakuan penghasilan atau biaya hanya beberapa hari dapat menghasilkan penghematan pajak yang signifikan, tanpa mengubah nilai ekonomi transaksi sama sekali.
8 Strategi Timing yang Legal dan Efektif
1. Year-End Tax Planning
Review PKP di November. Jika laba mendekati batas lapisan tarif baru, percepat biaya capex atau pembelian aset yang memang diperlukan sebelum 31 Desember.
2. Percepatan Pembayaran Biaya
Bayar di muka: sewa tahun depan, biaya asuransi, biaya pemeliharaan — selama ada invoice dan layanan nyata yang akan diterima, biaya dapat diakui tahun ini (akrual).
3. Penundaan Penagihan Piutang
Menunda pengiriman invoice untuk proyek yang hampir selesai di Desember ke Januari dapat menggeser penghasilan ke tahun berikutnya. Legal selama layanan memang belum sepenuhnya diserahkan.
4. Bonus Karyawan Diakru
Bonus yang diakru (dicatat sebagai utang) di akhir tahun dapat dikurangkan di tahun tersebut, meskipun dibayarkan Januari–Februari. Syarat: ada kebijakan tertulis pemberian bonus.
5. Percepat Amortisasi
Biaya pra-operasi dan pengembangan software dapat diamortisasi. Pilih masa amortisasi terpendek yang diperbolehkan untuk memperbesar biaya di tahun awal.
6. Timing Pelepasan Aset
Jika merencanakan menjual aset yang akan menghasilkan gain, pertimbangkan timing penjualan di tahun di mana ada kerugian fiskal dari komponen lain untuk mengoffset.
7. Pengakuan Kerugian Investasi
Kerugian dari investasi saham atau penyertaan modal yang sudah tidak berharga dapat direalisasikan sebelum akhir tahun untuk mengoffset penghasilan lain yang ada.
8. Pemilihan Tahun Buku
Perusahaan baru dapat memilih tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender (misal April–Maret), memberikan fleksibilitas dalam alokasi biaya dan penghasilan.
Simulator Dampak Year-End PlanningScenario Analysis
Proyeksi laba akhir tahun (Rp)
Rp
Biaya yang bisa dipercepat (Rp)
Rp
Bonus karyawan yang bisa diakru (Rp)
Rp
Omzet perusahaan (untuk Pasal 31E)
Rp
08 / MASTER SIMULATOR
Simulator Tax Planning Terpadu
Gabungkan semua strategi dan lihat dampak total efisiensi pajak yang bisa dicapai secara legal. Aktifkan strategi yang relevan dan lihat hasil simulasi langsung.
Master Tax OptimizerAll Strategies Combined
Omzet usaha / tahun (Rp)
Rp
Laba sebelum pajak (Rp)
Rp
Bentuk usaha
PTKP pemilik
Aktifkan strategi tax planning
Komentar
Posting Komentar